You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Sudin KPKP Jakpus Gelar Bazar Online
photo Folmer - Beritajakarta.id

Puluhan Jakpreneur Binaan Sudin KPKP Jakpus Ikuti Bazar Online

Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Pusat menggelar bazar online Waroeng Jakpus yang diikuti 20 pelaku usaha binaan Jakpreneur.

Menerapkan sistem digital marketing 

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi mengatakan, pelaku usaha binaan harus mulai beralih dari direct selling menjadi  transaksi online atau digital marketing di masa pandemi COVID-19. 

"Kami meminta pelaku usaha binaan membiasakan diri menerapkan sistem digital marketing tanpa mengurangi nilai transaksi seperti berdagang langsung pada hari biasa sebelum pandemi," ujarnya, Rabu (26/11). 

Dinas KPKP Lakukan Pengawasan Pangan di Tiga Pasar Swalayan

Menurutnya, pelaku usaha juga lebih kreatif dan inovatif dalam mempromosikan produk unggulan melalui bazar online Waroeng Jakpus. 

"Kami sedang melakukan berbagai upaya agar ekonomi tetap berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," terangnya. 

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sudin KPKP Jakarta Pusat, Mujiati menambahkan, bazar online Waroeng Jakpus bertujuan memasarkan produk binaan serta memberikan pemahaman seputar transaksi online untuk meningkatkan pendapatan di masa pandemi COVID-19. 

"Puluhan pelaku usaha binaan yang mengikuti bazar online ini memasarkan beragam produk kuliner hingga ikan hias," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1152 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1138 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye900 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye849 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye824 personBudhi Firmansyah Surapati